Sosoalisasi dan Pendidikan Untuk menjadi Pemilih yang Berdaulat

Tulangbawang-batanghari-rawapitu.desa.id kamis 13|12|18 tempatnya di kecamatan Rawa Pitu kampung Andalas Cermin. Acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih forum warga berbasis keluarga “JADILAH PEMILIH YANG BERDAULAT” yang dihadiri oleh Tim Komisioner Resa dan Zainudin beserta tim lainnya. Seluruh PPK Rawa pitu yang diketuai oleh Sumartono, anggota Rahmad dan Heri, dan seluruh PPS serta sekertariat beserta anggota KPPS, dan penduduk kampung Andalas Cermin.

Dalam acara ini pemandu sosialisai dipandu oleh Rahmad sebagai ppk bagian logistik, setelah itu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang pertama dari perwakilan Kampung Andalas Cermin beliau ialah Sartoni selaku penduduk setempat. Beliau menyampaikan bahwa meminta kepada tim komisioner untuk menyadarkan penduduk yang masih awam dengan tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik yaitu bisa dengan GOLPUT. Sambutan yang kedua dilanjutkan oleh ketua PPK Sumartono beliau juga menyampaikan atau meminta kepada Tim Komisioner untuk bisa memberikan sosialisasi yang baik untuk warga kita semua. Dan yang terakhir ialah acara inti yaitu Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih forum warga berbasis keluarga “JADILAH PEMILIH YANG BERDAULAT”.

Tim Komisioner Resa memberikan Sosialisasi kepada warga

Tim Komisioner memberikan sosialisasi tentang menjadi pemilih yang berdaulat, beliau menyampaikan bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk memilih. Jadi, jangan sampai anda tidak hadir waktu pemilihan umum nanti karena satu suara itu bisa menentukan masa depan, maju tidaknya negara kita atau hancurnya Negara kita tercinta ini. Maka dari itu diharapkan untuk masyarakat untuk lebih menggunakan hak pilihnya secara baik dan tepat. “Kita juga akan punya visi bahwa pilkada dan pemilu itu juga fungsinya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Selain pemilu berdaulat, kita juga negara kuat. Jangan sampai pilkada dan pemilu justru menjadi memperlemah fondasi kesatuan dan persatuan bangsa,”.

Masyarakat pertama kali harus mengetahui profile dari capres dan cawapres terkait latar belakang pendidikan, pekerjaan dan pribadi capres dan cawapres. Kedua masyarakat harus mencari tahu rekam jejak capres dan cawapres, rekam jejak terkait prestasi-prestasi yang pernah didapatkan capres/cawapres, rekam jejak juga dapat berupa catatan kesalahan calon. Ketiga pilihlah Capres dan Cawapres yang memiliki visi dan misi terbaik yang memerhatikan kepentingan rakyat. Visi dan Misi capres dan cawapres dapat didapatkan dengan mengunduh di website KPU. Keempat jangan memilih capres dan cawapres yang pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Logikanya sebelum menjadi presiden dan wakil presiden melanggar ham, apa jadinya ketika menjadi presiden dan wakil presiden.

Keempat jangan terbujuk dengan politik uang. Politik uang merupakan pelanggaran tindak pidana dan mengakibatkan rusaknya demokrasi. Kelima gunakan media percaya sebagai referensi, saat ini banyak media elektronik dan cetak yang menyediakan informasi capres dan cawapres tentang riwayat hidup, rekam jejak dan visi misi capres dan cawapres yang dapat memperkaya informasi pemilih. Keenam apabila terjadi pelanggaran pemilu masyarakat segera melaporkan pelanggaran pemilu ke bawaslu atau panwaslu terdekat. Beberapa bentuk pelanggaran pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang dan penyelesaiannya melalui proses peradilan, contoh pidana pemilu : Politik Uang, Kampanye SARA, Kampenye Hitam, intimidasi pemilih, mengganggu proses pemungutan suara dll. Pelanggaran ini dilakukan setiap orang, partai politik dan calon presiden dan wakil presiden.

Komisioner Resa menyampaikan alat-alat yang digunakan kampanye

Komisioner KPU Resa memaparkan bentuk bahan kampanye apa saja yang diperbolehkan untuk digunakan selama masa kampanye berlangsung. “Pertama selebaran (flyer) dengan ukuran maksimal 8,25 cm x 21 cm. Lalu brosur (leaflet) ukuran maksimal posisi terbuka maksimal 21 cm x 29,7 cm, pada posisi terlipat maksimal 21 cm x 10 cm. Untuk Pamflet maksimal 21 cm x 29,7 cm. Untuk poster maksimal 40 cm x 60 cm dan stiker maksimal 10 cm x 5 cm,”.
Selain itu, lanjut Resa, bentuk bahan kampanye lainnya yang diperbolehkan adalah pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan atau alat tulis. Beliau juga berpesan agar masyarakat jangan menerima selain yang diberikan diatas dan untuk nominal yang diterima juga tidak boleh melebihi sebesar Rp. 60.000 jika melebihi maka masyarakat akan menerima denda.

Dengan adanya sosialisasi ini komisioner berharap tidak ada warga yang tidak memilih atau Golput lagi karena Suara kita menentukan kemerdekaan, kemajuan dan kesejahteraan Negara.

 

 

 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan